Global News World : MARAKNYA suara yang menolak penyelenggaraan Miss
World 2013 di Indonesia menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak.
Bahkan, nuansa politis juga ditengarai menjadi salah satu pemicu hal
tersebut.
Hal ini diamini oleh Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni
Hargens. Menurutnya, penolakan ini karena yang menyelenggarakan adalah
Hary Tanoesoedibjo sebagai calon wakil presiden dari partai Hanura.
“Saya
melihat, penolakan terhadap Miss World itu karena kenakalan lawan-lawan
politik Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Ini bisa dilihat dari sikap
pemerintah sendiri, kenapa kemudian secara mendadak mereka membatalkan
pelaksanaan di Sentul, Bogor pindah ke Bali,” tuturnya pada diskusi pers
bertajuk “Penolakan terhadap Miss World, Siapakah di Belakang Penolakan
Miss World?” di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis
(19/9/2013).
Boni menambahkan, pembatalan pelaksanaan di Sentul
ini tentunya mengejutkan bagi penyelenggara. Dia mengamati, terlihat
sekali pemerintah sendiri lunak terhadap kelompok-kelompok keras yang
menolak pelaksanaan Miss World. Menurutnya, kelunakan itu tentu bukan
karena kelompok-kelompok radikal yang minoritas, melainkan karena ada
kepentingan politis yang membungkusnya.
“Jadi, saya menduga kuat
ini politis bukan perkara moral. Hanya yang menjadi pertanyaan kita,
‘Apakah ada kaitan antara kelompok elit-elit politik ini dengan
gerakan-gerakan yang menolak Miss World? Itu masih menjadi tanda tanya,”
jelas Boni.
“Tetapi yang jelas, ada kelompok-kelompok politik
yang tidak suka karena acara ini akan mendongkrak elektabilitas ataupun
popularitas dari Hary Tanoesoedibjo dan Wiranto. Dan Miss World ini,
kalau tidak ada penolakan, konten dari
event ini sangat luar biasa bagus,” tambahnya.
Terkait
dengan suara-suara penolakan pelaksanaan Miss World 2013 di Indonesia
juga mendapatkan tanggapan dari Arbi Sanit, Guru Besar Universitas
Indonesia. Dia mengatakan, perempuan harus diberikan hak untuk memilih
dalam hal apa pun. Kalau hal tersebut sudah diganggu gugat, maka
demokrasi sudah mati.
“Perempuan harus diberikan hak untuk
memilih. Apa hak kita menentukan apa yang tidak diperbolehkan atau apa
yang dibolehkan, saya pikir ini sudah dipolitisasi,” tegasnya.
Okezone.com
