Global News World : JAKARTA - Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menilai jika
pemerintah tetap akan mengubah nama Jalan Merdeka Barat artinya mereka
tidak menghargai perasaan orang-orang yang menjadi korban kekerasan
semasa pemerintahan Soeharto.
"Enggak pantes Soeharto jadi nama jalan. Jangan ngawur. Artinya mereka tidak memikirkan perasaan ibu dari korban Tri Sakti yang tertembak. Kan kalau begitu harus memikirkan perasaan korban," kata Haris saat dihubungi Okezone, Jumat (30/8/2013) malam.
Haris yang mengaku sudah tinggal lama di Jakarta pun tak melihat ada manfaat jika nama Jalan Merdeka Barat diubah menjadi Jalan Soeharto.
"Kenapa wewenang digunakan untuk sesuatu hal yang tidak disepakati. Kalau perbaiki waduk oke untuk lingkungan bersama, kalau dia membenahi transportasi kayak uji kelayakan oke. Tapi kalau memberi nama Soeharto untuk jalan, publik buat apa?," ujar Haris.
Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah membuat monumen penembakan semanggi atau museum tentang Soeharto terlebih dahulu.
"Kalau dia mau bikin jalan Soeharto, bikin dulu museum tentang peristiwa keras di Jakarta. Pemerintah harus mengakui tentang hal buruk apa yang terjadi," pungkasnya.
Sebelumnya, Panitia Delegasi 17 mengusulkan pada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk mengusulkan pengabadian para pahlawan menjadi nama gedung dan nama jalan di Jakarta.
Panitia Delegasi 17 pun mengusulkan nama Jalan Merdeka Barat akan menjadi nama Jalan Soeharto dan Jalan Merdeka Timur menjadi Jalan Ali Sadikin.
Setelah mendengar usulan itu, Jokowi menyatakan akan menyampaikannya kepada presiden dan menyetujui untuk mengganti nama di Jalan Merdeka Selatan dan Merdeka Utara dan nama Jalan Soekarno dan Jalan Mohamad Hatta.
Okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar