Global New - Jakarta - Presiden SBY mengaku juga sering menerima
laporan dari kepala daerah soal penanganan kasus hukum yang sangat
mengada-ada dan mencari-cari kesalahan. Penanganan kasusnya oleh penegak
hukum akhir bertujuan mencari uang 'damai'.
"Saya sering
berkunjung ke daerah, pimpinan daerah gubernur, bupati, wali kota,
mengadu kepada saya. 'Masih ada Pak, kami ini dicari-cari salahya'.
Setelah dicari-cari kesalahannya, katanya bisa diatur," ujar SBY.
Hal
itu disampaikan dalam acara pembukaan rakernas Bantuan Hukum di Istana
Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (26/7/2013). Hadir dalam
acara ini puluhan pimpinan organisasi Pemberi Bantuan Hukum se-Indonesia.
SBY
mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan kepada semua aparat
penegak hukum. SBY menegaskan bahwa jangan sampai hal seperti itu
terjadi dalam proses hukum di Indonesia.
"Jangan sampai ada oknum atau kasus seperti itu. Jelas itu bukan policy, jelas itu bukan harapan dari kita semua," imbuhnya.
SBY
juga mengingatkan bahwa proses hukum itu harus bebas dari tekanan dari
pihak manapun. Keadilan itu harus ditegakkan seadil-adilnya.
"Tekanan
itu, misalnya orang yang tidak salah, dihukum setinggi-tingginya. Atau
yang nyata-nyata bersalah dibebaskan, itu tekanan. Baik dari penguasa,
politisi, jenderal, LSM dan pers. Bebaskan semuanya itu, biarkan hukum
dan keadilan berbicara. Saya mengajak semuanya jangan memberikan tekanan
apa pun kepada para penegak hukum," tutupnya.
Detik. com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar