Global News : Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Budget Watch,
Arief Nur Alam, menilai rawan peredaran uang hasil korupsi di Pemilu
2014 mendatang. Masyarakat jangan tergoda dengan uang panas tersebut."Ya itu sudah pasti beredar. Modusnya banyak," kata Arief usai diskusi di kantor ICW, jalan Kalibata IV, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2013).
Selain di Pemilu, menurutnya, aliran uang panas juga marak terjadi di Pilkada. Modusnya beragam, dari aliran dana Bansos dan cara lainnya.
"Ada yang transaksional proyek dan menggunakan uang proyek Bansos. Jor-joran mengalokasikan Bansos ke dapilnya," katanya.
Apalagi ada 10 menteri dari parpol. Tentunya diharapkan parpol tidak mengambil dana kampanye dari kementerian-kementerian.
"Sangat potensial politisasi anggaran yang beraroma korupsi. Polanya harus diubah, karena APBN dilakukan untuk politisasi saja," tegasnya.
detiknews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar