Fuad Siap Berbagi Data Wajib Pajak pada Anggota G20

Global News World : JAKARTA - Negara-negara G20 menentang pemangkiran Pajak Global oleh sejumlah perusahaan multinasional. Pasalnya, hal ini telah merugikan negara-negara tempat produk tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fuad Rahmany menyambut baik kesepakatan tersebut. Menurutnya, upaya untuk menghindari pembayaran pajak tersebut, bukan hanya terjadi di Indonesia.

"Bukan hanya Indonesia. Hampir semua negara merasa dirugikan dengan tindakan wajib pajak global ini. Untuk menghindari tarif pajak di negara mereka, perusahaan-perusahaan besar ini membangun perusahaan mereka di negara lain," ungkap Fuad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Fuad melanjutkan, atas kesepakatan para Menteri Keuangan (Menkeu) dalam negara-negara G20, hal ini akan membawa iklim yang baik bagi pembangunan ekonomi modern saat ini.

"Jepang salah satu negara yang mengaku rugi, karena perusahaan-perusahaan besarnya datang ke kita karena pajak mereka yang lebih tinggi dibanding Indonesia," kata Fuad.

Namun Fuad menilai, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kesepakatan G20 soal sharing informasi tentang wajib pajak global. Menurutnya, adanya aturan (Undang-undang) yang mengatur kerahasiaan informasi keuangan sebuah perusahaan.

"Ini masih tahap awal dari langkah G20 tersebut. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya. Yang jelas kita dan negara lain (anggota G20) akan membagikan informasi dan begitu pun juga dengan kita," tukas dia.

Okezone.com