Global News World : JAKARTA - Tudingan Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis
Syuro PKS Hilmi Aminuddin tentang dugaan suap impor daging sapi yang
mengalir ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus ditelusuri
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Pengamat Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman sikap istana yang enggan mengomentari tudingan Ridwan semakin menguatkan dugaan keterlibatan SBY. Apalagi Sengman, pembawa uang Rp40 miliar ke SBY memang terkenal sebagai orang yang mendapat akses keistimewaan dari penguasa.
"Ya Sengman itu orang Palembang, dia punya Palembang Square dan macam-macam, dia mendapat keistemawaan dari Dirjen Pajak sebelumnya, kalau istana tak mau komentar berarti ada kaitannya.
Menurut dia, Sengman memiliki banyak kasus, namun tak pernah diproses oleh aparat penegak hukum karena dekat dengan puasa. Bahkan, menurut informasi yang dia terima, Sengman memanipulasi pelepasan tanah pemerintah untuk dibangun Palembang Square sehingga biaya pajaknya tidak tinggi.
"Info yang saya dapat, dulu dia banyak masalah tapi tidak pernah diproses soal pelepasan tanah tidak diproses. Jadi saat pelepasan tanah untuk Palembang Square dia lakukan dengan cara yang tidak benar. Itu tanah pemerintah, lalu dia bilang tanah itu didapat dengan harga murah sehingga pajaknya yang harus dibayar gede tak jadi," jelas dia.
"Dulu ada dugaan penggelapan pajak tidak diproses. Kenapa, karena tidak ada yang berani nyentuh dia," imbuhnya.
Dia berharap aparat penegak hukum tak tebang pilih dalam kasus suap impor daging tersebut. "Apapun yang terjadi kita lihat, apakah Sengman ini juga akan diusut. KPK harus menelusurinya," pungkasnya.
Okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar